KATA PENGANTAR
Puji syukur
saya panjatkan kehadirat allah yang senantiasa memberi kemudahan saya dalam
pengerjaan makalah yang berjudul BUDAYAPOLITIK DI INDONESIA dengan tepat waktu.
Kehidupan manusia didalam masyarakat memiliki peran penting dalam system
politik suatu Negara. Setiap warga Negara dalam kehidupan keseharianya hamper
bersentuhan dengan aspek – aspek politik.
Kehidupan
politik yang merupakandalam interaksi antara wrga Negara dengan pemerintahan,
dan ipnstitutsi-institusi diluar pemerintahan (non- formal), telah menghasilkan
dan membentuk veriasipendapat, pandangan, dan pengetahuan tentang
praktik-praktik politik dalam semua system politik. Semoga makalah ini dapat
dijadikan pembelajaran tentang budaya politik di Indonesia dan dapat bermanfaat pula bagi semua pembaca.
DAFTAR ISI
LEMBAR
PENGESAHAN……………………………………………………………..
KATA
PENGANTAR…………………………………………………………………..
DAFTAR
ISI…………………………………………………………………………….
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar
Belakang………………………………………………………………………
1.2. Tujuan……………………………………………………………………………….
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Budaya
Politik…………………………………………………………..
2.2. Defenisi Budaya
Politik…………………………………………………………….
2.3. Bentuk-bentuk
Budaya Politik………………………………………………………
2.4. Tipe-Tipe Budaya
Politik………………………………………………………………….
BAB III PENUTUP
3.1.
Kesimpulan…………………………………………………………………………..
3.2.
Saran…………………………………………………………………………………
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kehidupan manusia di dalam masyarakat,
memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam
kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan
manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia
tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan
papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan
eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian
upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik
tertentu dan sebagainya.
Setiap warga negara,
dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik
praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat
terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik.
Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau
berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung,
berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.
Budaya politik,
merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi
masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan,
proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat
terhadap kekuasaan yang memerintah.
Kegiatan politik juga
memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya
politik langsung mempengaruhi
kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber
masyarakat.
1.2.
Tujuan
1. Agar dapat
mengetahui budaya politik di Indonesia.
2. Agar dapat menambah wawasan tentang sosialisasi pengembagan
budaya politik.
BAB II
PEMBAHASAN ATAU ISI
2.1.
PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
Merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam
kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan,
hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota
masyarakat setiap harinya.
Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu
masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya..
Pada umumnya
istilah politik dapat diartikan sebagai bermacam-macam kegiatqn dalam suatu
system politk atau Negara yang menyangkut proses menetukan tujuan-tujuan dari
system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik menyangkut tujuan-tujuan
seluruh masyarakat, termasuk kegiatan berbagai kelompok baik partai poltik
maupun individu. Konsep-konsep pokok politik adalah Negara, kekuasaaan,
pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian kekuasaan.
Pengambilan
keputusan menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusutan skala
prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan
tujuan-tujuan itu, perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang
menyangkut pengaturan dan pembagian sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan
kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai,
baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin
akan timbul dalam proses tersebut.
2.2. DEFENISI BUDAYA POLITIK
Setiap bangsa pasti memiliki suatu budaya politik.
Secara terninologis Budaya politik adalah suatu nilai dan keyakinan yang
dimiliki bersama oleh masyarakat, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula
budaya politiknya. Sedangkan menurut para ahli, yaitu :
a. Almond and
Verba, budaya politik adalah suatu sikap orientasi khas warga negara terhadap
sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga
negara yang ada di dalam sistem itu. Lebih kepada mengidentifikasikan diri
dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan.
b. Alan R Ball ,
Budaya politik adalah suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi
dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu
politik.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa budaya politik
adalah bagian dari ciri-ciri yang khas meliputi legitimasi, pengaturan
kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, kegiatan partai politik, pelaku aparat
negara serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.
Adapun komponen-komponen dalam budaya politik, menurut Almond dan verba, yaitu :
1.
Orientasi kognitif : berupa pengetahuan tentang
dan kepercayaan pada politik, peranan dan gejala kewajibannya serta input dan
output.
2.
Orientasi afektif : perasaan terhadap sistem politik
pada aktor dan penampilnya.
3.
Orientasi evaluatif : keputusan dan pendapat tentang
objek-objek politik secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan
informasi dan perasaan.
Selain itu, terdapat beberapa tipe budaya politik, yaitu :
1. Militan :
perbedaan dijadikan usaha jahat dan menentang bukan mencari alternatif. Bila
terjadi krisis yang dicari adalah kambing hitam, bukan peraturan yang salah dan
masalah yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.
2. Toleransi :
berpusat pada pemikiran masalah atau ide yang harus dinilai, membuka pintu
kerjasama, sikap netral dan kritis terhadap ide orang tapi bukan curiga. Dari realitas budaya
politik yang berkembang di dalam masyarakat, Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik.
2.3.
BENTUK-BENTUK BUDAYA POLITIK
1.
Budaya Subjek Parochial (The Parochial Subject Culture)
Pada masyarakat dengan bentuk budaya subjek parochial terdapat sebagian
besar yang menolak tuntutan-tuntutan ekslusif masyarakat. Pada kegiatan politik
hanyalah salah satu bagian yang penting.
2.
Budaya Subjek Partisipan (Subject Participant Culture)
Masyarakat yang memiliki bidang prioritas peralihan dari objek ke
partisipan akan cenderung mendukung pembangunan dan memberikan dukungan yang
besar terhadap system politik demokrasi.
3.
Budaya Parochial Partisipan (The Parochial Participant Culture)
Budaya politik ini banyak
didapati di negara-negara yang relative masih muda (negara-negara yang
berkembang). Pada tatanan ini terlihat negara-negara tersebut sedang giat
melakukan pembangunan,termasuk didalamnya ialah pembangunan kebudayaan.
Berdasarkan klasifikasi parochial, subjek, dan
partisipan. Almond membuat tiga model tentang kebudayaan politik dan disebut
model orientasi terhadap pemerintahan dan politik :
a. Masyarakat
demokratis industrial
Kelompok ini selalu mengusulkan kebijaksanaan – kebijaksanaan baru
dan melindungi kepentingan khusus mereka.
b. System otoriter
Dalam model ini terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memiliki sikap
politik berbeda. Mendiskusikan masalah-masalah pemerintahan dan aktif dalam
lobbying.
c. System
demokratis praindustriil
Dalam negara dengan model seperti ini hanya sedikit sekali partisipan yang
terutama dari professional terpelajar, usahawan dan tuan rumah.
2.4
TIPE-TIPE
BUDAYA POLITIK
Tipe budaya politik yang berlaku di negara-negara pada umumnya dapat
dibedakan berdasarkan penggolongannya. Misalnya berdasarkan sikap yang
ditunjukkan, sikap terhadap tradisi dan perubahan, serta berdasarkan orientasi
politiknya. Agar lebih jelas, simak berbagai penggolongan tipe budaya politik
berikut ini.
A. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap yang
Ditunjukkan
Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi
yang kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan modal dan
keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap orang terhadap orang
lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki kecenderungan sikap militan atau
toleransi.
1) Budaya Politik
Militan
Budaya politik yang tidak memandang perbedaan sebagai
usaha mencari alternatif yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan
menantang. Jika terjadi krisis, yang dicari adalah kambing
hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah dan masalah yang
mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.
2) Budaya Politik
Toleransi
Budaya politik yang pemikirannya berpusat pada masalah atau
ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar dengan selalu
membuka pintu untuk bekerja sama, sikap netral atau kritis terhadap ide orang,
tetapi bukan curiga terhadap orang.
Tipe Budaya Politik
Berdasarkan Sikap terhadap Tradisi dan Perubahan
B. Berdasarkan
sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik dapat digolongkan sebagai
berikut.
1) Budaya Politik yang
Memiliki Sikap Mental Absolut
Budaya politik yang mempunyai sikap mental absolut
memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang dianggap selalu sempurna dan tidak
dapat diubah lagi. Usaha yang diperlukan adalah intensifikasi dari kepercayaan,
bukan kebaikan. Pola pikir demikian hanya memberikan perhatian pada hal yang
selaras dengan mentalnya dan menolak hal-hal yang baru.
Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh
dari tradisi, jarang bersifat kritis terhadap tradisi, dan hanya berusaha
memelihara kemurnian tradisi. Oleh karena itu, tradisi selalu dipertahankan
dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan yang absolut terhadap tradisi
tidak memungkinkan pertumbuhan unsur baru.
2) Budaya Politik yang
Memiliki Sikap Mental Akomodatif
Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya
terbuka dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat
melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai
kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Berdasarkan kedua tipe
budaya politik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Tipe absolut dari
budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan.
Tiap perkembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya yang
harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan.
Adapun tipe akomodatif dari budaya
politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan.
Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.
C.
Tipe
Budaya Politik Berdasarkan Orientasi Politik
Realitas yang ditemukan dalam budaya politik,
ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang
dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, setiap sistem politik
akan
memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam
tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik
berbeda-beda. Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat,
Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut :
1. Budaya Politik Parokial
Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang
paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka
adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya
pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik
tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam
sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang
membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik ini juga mengindikasikan
bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi
dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis
tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik.
Tidak munculnya perasaan kompetensi politik dan keberdayaan
politik tersebut menyebabkan sulitnya membangun demokrasi dalam budaya politik
parokial. Demokrasi dalam budaya politik parokial hanya dapat dibangun jika
terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya politik
parokial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Frekuensi
orientasi terhadap sistem sebagai objek umum, objek-objek input, objek-objek
output, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.
b.
Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam
masyarakat.
c.
Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan
terhadap perubahan komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.
d.
Kaum parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem
politik.
e.
Parokialisme murni berlangsung dalam sistem
tradisional yang lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada
jenjang sangat minim.
f.
Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif
lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
2.
Budaya
Politik Kaula atau Subjek
Budaya politik kaula atau subjek lebih rendah satu derajat
dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki
pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem
politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap
mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya
dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa
tidak nyaman jika membicarakan masalah-masalah politik.
Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik
subjek karena tiap-tiap warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh
terhadap proses politik muncul bila mereka telah
melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga memiliki
kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah sehingga sangat sukar
untuk mengharapkan partisipasi politik yang
tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem
politik.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya kaula atau
subjek sebagai berikut :
a. Terdapat
frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang
diferensiatif dan aspek output dari sistem itu. Akan tetapi,
frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara khusus, dan
terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.
b. Para subjek
menyadari adanya otoritas pemerintah.
c. Hubungannya
terhadap sistem politik secara umum dan terhadap output, administratif secara
esensial merupakan hubungan yang pasif.
d. Orientasi
subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.
Tipe budaya kaula atau subjek ini antara lain diterapkan
oleh golongan bangsawan Prancis. Mereka sangat menyadari adanya institusi
demokrasi, tetapi secara sederhana hal ini tidak memberi keabsahan kepada
mereka.
3. Budaya Politik Partisipan
Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa
mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik.
Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk
mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat
mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan. Mereka juga
memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes
jika terdapat praktikpraktik pemerintahan yang tidak fair.
Budaya politik partisipan merupakan lahan yang
ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi karena adanya harmonisasi hubungan warga
negara dengan pemerintah. Hal itu ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik
warga negara yang tinggi dalam menyelesaikan sesuatu hal secara politik. Warga
negara merasa memiliki peran politik. Mereka merasa perlu untuk terlibat dalam
proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu,
warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara
sukarela karena adanya saling percaya (trust) antarwarga negara. Oleh karena
itu, dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi
masyarakat secara politik.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya partisipan
sebagai berikut.
a. Frekuensi
orientasi politik sistem sebagai objek umum, objek-objek input, output, dan
pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.
b.
Bentuk kultur politik anggota-anggota masyarakat
cenderung diorientasikan secara eksplisit. Masyarakat pun aktif terhadap
sistem politik secara komprehensif. Selain itu, masyarakat juga aktif terhadap
struktur dan proses politik serta administratif (aspek input dan output sistem
politik).
c.
Anggota masyarakat bersikap partisipatif terhadap
objek politik (tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi).
d. Masyarakat berperan sebagai aktivis.
BAB III
PENUTUP
3.1. KESIMPULAN
Dari
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya politik sangat penting bagi
masyarakat karea budaya politik merupakan system nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat.
Dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek
politik. Praktis baik yang bersimbol maupun
tidak. Dalam pelaksanaannya bisa terjadi secara langsungatau tidak
langsung dengan praktik- praktik politik. Jika secara tidak langsung hanya
sekedar mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa-peristiwa
litik yag terjadi. Dan jika secara langsung berarti orang tersebut terlibat
langsung dalam peristiwa politik tertentu.
3.2. SARAN
Dalam
berpolitik sebaikya dilakukan menurut kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang
sesuai agar tercipta integrasi nasional. Karena bangsa Indonesia terdiri dari
berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya.
Sangat bermanfaat sekali, silahkan juga kunjungi :
ReplyDelete1. Pengertian, Macam-Macam Budaya Politik
2. Ciri-Ciri Budaya Politik
3. Macam Budaya Politik
4. Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik
5. Wujud, #2 Komponen Sistem Budaya Politik
6. Tipe Dan Wujud Budaya Politik
7. Makna Sosialisasi Kesadaran Politik
Kumpulan materi pelajaran SD, SMP, SMA, Contoh Soal lengkap dengan jawaban (www.materipelajar.com)
Trims udah berbagi
ReplyDeletePokies - Online Casino | Kadangpintar
ReplyDeletePokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. Pokies. 온카지노 먹튀 Pokies.